Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Juknis Bos Kinerja dan Afirmasi Tahun 2021

Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Dan Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Tahun Anggaran 2021 diatur dalam PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 16 TAHUN 2021.

Pada kesempatan yang biak ini kami akan membagikan Juknis Bos Afirmasi dan Bos Kinerja Tahun 2021, silahkan bapak ibu download Juknis Bos nya dibawah.

Selain Juknis Bos Afirmasi dan Kinerja Tahun 2021 kami juga membagikan file Contoh RKAS BOS Afirmasi dan Kinerja Tahun 2021 sesuai dengan PM Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 tahun 2021.

Bapak ibu yang berbahagia, berikut adalah Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja dan Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Tahun 2021.

BAB I  KETENTUAN UMUM

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1.  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  yang  selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk  mendanai  belanja  nonpersonalia  bagi  satuan pendidikan  dasar  dan  menengah  sebagai  pelaksana program  wajib  belajar  dan  dapat  dimungkinkan  untuk mendanai  beberapa  kegiatan  lain  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2.  Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta  didik  pada  satuan  pendidikan  dasar  dan menengah. 

3.  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  Kinerja  yang selanjutnya  disebut  Dana  BOS  Kinerja  adalah  program Pemerintah  Pusat  yang  dialokasikan  bagi  satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian. 

4.  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah  Afirmasi  yang selanjutnya disebut Dana BOS Afirmasi adalah program pemerintah  pusat  yang  dialokasikan  bagi  satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Kementerian. 

5.  Sekolah  Dasar  yang  selanjutnya  disingkat  SD  adalah salah  satu  bentuk  satuan  pendidikan  formal  yang menyelenggarakan  pendidikan  umum  pada  jenjang pendidikan dasar. 

6.  Sekolah  Dasar  Luar  Biasa  yang  selanjutnya  disingkat SDLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar. 

7.  Sekolah  Menengah  Pertama  yang  selanjutnya  disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar. 

8.  Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang selanjutnya disingkat  SMPLB  adalah  salah  satu  bentuk  satuan pendidikan  formal  yang  menyelenggarakan  pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar. 

9.  Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan  pendidikan  umum  pada  jenjang pendidikan menengah. 

10.  Sekolah  Menengah  Atas  Luar  Biasa  yang  selanjutnya disingkat  SMALB  adalah  salah  satu  bentuk  satuan pendidikan  formal  yang  menyelenggarakan  pendidikan khusus pada jenjang pendidikan menengah. 

11.  Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang  menyelenggarakan  pendidikan  kejuruan  pada jenjang  pendidikan  menengah  yang  mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja di bidang tertentu.

12.  Sekolah  Luar  Biasa  yang  selanjutnya  disingkat  SLB adalah  bentuk  satuan  pendidikan  khusus  yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan. 

13.  Sekolah Penggerak adalah sekolah yang ditetapkan oleh Kementerian  sebagai  pelaksana  program  sekolah penggerak  yang  berfokus  pada  peningkatan  kompetensi peserta  didik  secara  holistik  untuk  lebih  mendorong perwujudan profil pelajar Pancasila. 

14.  Sekolah  Menengah  Kejuruan  Pusat  Keunggulan  yang selanjutnya  disebut  SMK  Pusat  Keunggulan  adalah sekolah  menengah  kejuruan  yang  ditetapkan  oleh Kementerian  sebagai  pelaksana  program  sekolah menengah  kejuruan  pusat  keunggulan  yang  berfokus pada  pengembangan  serta  peningkatan  kualitas  dan kinerja  dengan  bidang  prioritas  yang  diperkuat  dengan kemitraan  dan  penyelarasan  dengan  dunia  kerja  serta menjadi rujukan bagi SMK lainnya. 

15.  Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan  potensi  diri  melalui  proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 

16.  Daerah Khusus adalah adalah daerah yang terpencil atau terbelakang,  daerah  dengan  kondisi  masyarakat  adat yang  terpencil  daerah  perbatasan  dengan  negara  lain, daerah  yang  mengalami  bencana  alam,  bencana  sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain. 

17.  Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 

18.  Menteri  adalah  menteri  yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2 

Pengelolaan  Dana  BOS  Kinerja  dan  Dana  BOS  Afirmasi dilakukan berdasarkan prinsip: 

a.  fleksibilitas yaitu penggunaan dana dikelola sesuai dengan kebutuhan sekolah; 

b.  efektivitas  yaitu  penggunaan  dana  diupayakan  dapat memberikan  hasil,  pengaruh,  dan  daya  guna  untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah; 

c.  efisiensi  yaitu  penggunaan  dana  diupayakan  untuk meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal; 

d.  akuntabilitas  yaitu  penggunaan  dana  dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan  yang  logis  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan; dan  

e.  transparansi  yaitu  penggunaan  dana  dikelola  secara terbuka  dan  mengakomodir  aspirasi  pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan sekolah. 

BAB II PENERIMA DANA 

Pasal 3 

Sekolah penerima Dana BOS Kinerja dan Dana BOS Afirmasi terdiri atas: 

a.  SD; 

b.  SDLB; 

c.  SMP; 

d.  SMPLB; 

e.  SMA; 

f.  SMALB;  

g.  SLB; dan  

h.  SMK.

(1)  Sekolah  penerima  Dana  BOS  Kinerja  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas: 

a.  Sekolah Penggerak; 

b.  Sekolah yang memiliki prestasi; dan 

c.  Sekolah yang memiliki mutu baik yang memerlukan sarana sanitasi. 

(2)  Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a.  telah  ditetapkan  oleh  Kementerian  sebagai  Sekolah Penggerak; dan 

b.  penerima Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2021. 

(3)  Sekolah  yang  memiliki  prestasi  sebagaimana  dimaksud 

pada  ayat  (1)  huruf  b  harus  memenuhi  persyaratan sebagai berikut: 

a.  memiliki  paling  sedikit  3  (tiga)  Peserta  Didik  yang berprestasi  dalam  perlombaan  di  tingkat  nasional dan/atau internasional dalam 2 (dua) tahun terakhir; 

b.  memiliki  prestasi  sekolah  pada  tingkat  nasional dan/atau internasional;  

c.  penerima Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2021; dan 

d.  tidak  termasuk  sekolah  yang  ditetapkan  sebagai Sekolah Penggerak dan SMK Pusat Keunggulan. 

(4)  Sekolah  yang  memiliki  mutu  baik  yang  memerlukan sarana  sanitasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a.  memiliki rata-rata nilai rapor mutu kumulatif paling rendah 4,2 (empat koma dua) pada tahun 2018 dan tahun 2019;  

b.  memiliki  rata-rata  nilai  Ujian  Nasional  kumulatif paling rendah 60 (enam puluh) pada tahun 2018 dan tahun 2019;  

c.  tidak memiliki sarana toilet atau jamban; 

d.  penerima Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2021; dan 

e.  tidak  termasuk  sekolah  yang  ditetapkan  sebagai Sekolah Penggerak dan SMK Pusat Keunggulan. 

(5)  Sekolah  penerima  Dana  BOS  Kinerja  yang  memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan oleh Menteri. 

Pasal 5 

(1)  Sekolah  penerima  Dana  BOS  Afirmasi  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan: 

a.  berada  di  Daerah  Khusus  yang  ditetapkan  oleh Kementerian; 

b.  memiliki  proporsi  Peserta  Didik  penerima  Program Indonesia Pintar yang lebih banyak;  

c.  menerima Dana BOS Reguler Tahun Anggaran 2021 yang lebih rendah; dan  

d.  memiliki proporsi guru yang berstatus pegawai negeri sipil atau guru tetap yayasan yang lebih kecil. 

(2)  Sekolah  penerima  Dana  BOS  Afirmasi  yang  memenuhi persyaratan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) ditetapkan oleh Menteri. 

Pasal 6 

(1)  Sekolah  yang  telah  ditetapkan  sebagai  penerima  Dana BOS  Afirmasi  tidak  dapat  ditetapkan  sebagai  penerima Dana BOS Kinerja. 

(2)  Sekolah  yang  telah  ditetapkan  sebagai  penerima  Dana BOS  Kinerja  tidak  dapat  ditetapkan  sebagai  penerima Dana BOS Afirmasi. 

BAB III ALOKASI DANA DAN PENGGUNAAN DANA 

Pasal 7 

(1)  Alokasi dana untuk Sekolah Penggerak yang ditetapkan sebagai penerima Dana BOS Kinerja sebesar: 

a.  Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap SD;

b.  Rp175.000.000,00  (seratus  tujuh  puluh  lima  juta rupiah) untuk setiap SMP; 

c.  Rp200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah)  untuk setiap SMA; dan 

d.  Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) untuk setiap SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB. 

(2)  Alokasi  dana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) digunakan  untuk  mendukung  program  Sekolah Penggerak  sesuai  dengan  pedoman  penyelenggaraan Program  Sekolah  Penggerak  yang  ditetapkan  oleh Kementerian.

Pasal 8 

(1)  Alokasi dana untuk sekolah yang memiliki prestasi yang ditetapkan sebagai penerima Dana BOS Kinerja sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setiap sekolah. 

(2)  Alokasi  dana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) digunakan  untuk  melakukan  peningkatan  prestasi  dan talenta Peserta Didik. 

Pasal 9 

(1)  Alokasi  dana  untuk  sekolah  yang  memiliki  mutu  baik yang  memerlukan  sarana  sanitasi  yang  ditetapkan sebagai  penerima  Dana  BOS  Kinerja  sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) setiap sekolah. 

(2)  Alokasi  dana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) digunakan  untuk  melakukan  program  sanitasi  dan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. 

Pasal 10 

(1)  Pelaksanaan  penggunaan  alokasi  Dana  BOS  Kinerja sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat  (2),  Pasal  8 ayat (2), dan Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan komponen pada penggunaan Dana BOS Reguler. 

(2)  Teknis  pelaksanaan  penggunaan  alokasi  Dana  BOS Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam  Lampiran  yang  merupakan  bagian  tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 11 

(1)  Alokasi  dana  untuk  sekolah  yang  ditetapkan  sebagai penerima Dana BOS Afirmasi sebesar: 

a.  Rp40.000.000,00  (empat  puluh  juta  rupiah)  untuk SD dan SMP; 

b.  Rp50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah)  untuk SMA dan SMK; dan 

c.  Rp60.000.000,00  (enam  puluh  juta  rupiah)  untuk SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB. 

(2)  Alokasi  dana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) digunakan untuk membiayai operasional sekolah sesuai dengan  komponen  penggunaan  Dana  BOS  Reguler berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana BOS Reguler. 

Pasal 12 

(1)  Penggunaan Dana BOS Kinerja dan Dana BOS Afirmasi untuk  pengadaan  barang  dan/atau  jasa  dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  mengenai  pengadaan  barang  dan/atau  jasa oleh satuan pendidikan. 

(2)  Penggunaan Dana BOS Kinerja dan Dana BOS Afirmasi tidak  dapat  digunakan  untuk  membiayai  belanja  yang sudah dibiayai secara penuh oleh sumber lain yang sah dan  tidak mengikat  sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan.

BAB IV  PENGELOLAAN, PELAPORAN, TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN DANA, DAN PENYALURAN DANA 

Pasal 13 

(1)  Pengelolaan, pelaporan, dan tanggung jawab penggunaan Dana BOS Kinerja dan Dana BOS Afirmasi dilakukan oleh Tim BOS Provinsi, Tim BOS Kabupaten/Kota, dan Tim BOS Sekolah. 

(2)  Tim BOS Provinsi, Tim BOS Kabupaten/Kota, dan Tim BOS Sekolah  dalam  melakukan  pengelolaan,  pelaporan,  dan tanggung jawab penggunaan Dana BOS Kinerja dan Dana BOS Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai Dana BOS Reguler. 

Pasal 14 

Penyaluran  Dana  BOS  Kinerja  dan  Dana  BOS  Afirmasi dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan mengenai pengelolaan dana alokasi khusus nonfisik. 

BAB V  SANKSI 

Pasal 15 

(1)  Penerima Dana BOS Kinerja dan Dana BOS Afirmasi wajib menyampaikan  laporan  penggunaan  dana  paling  lambat tanggal 30 April tahun berikutnya. 

(2)  Dalam  hal  penerima  Dana  BOS  Kinerja  dan  Dana  BOS Afirmasi  tidak  melaksanakan  kewajiban  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa penundaan  penyaluran  Dana  BOS  Reguler  tahap  II  pada tahun berikutnya. 

(3)  Ketentuan larangan dan sanksi terhadap Tim BOS Provinsi, Tim  BOS  Kabupaten/Kota,  dan  Tim  BOS  Sekolah  dalam mengelola  Dana  BOS  Kinerja  dan  Dana  BOS  Afirmasisesuai  dengan  ketentuan  yang  mengatur  mengenai larangan dan sanksi terhadap Tim BOS Provinsi, Tim BOS Kabupaten/Kota,  dan  Tim  BOS  Sekolah  sebagaimana diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan mengenai petunjuk teknis pengelolaan Dana BOS Reguler.  

BAB VI  KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 16 

Dalam  hal  terdapat  sisa  Dana  BOS  Kinerja  dan  Dana  BOS Afirmasi Tahun Anggaran 2020 pada satuan pendidikan, maka sisa  dana  tersebut  digunakan  dengan  berpedoman  pada peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai petunjuk teknis penggunaan Dana BOS Reguler.  

BAB VII  KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 17 

Pada  saat  Peraturan  Menteri  ini  mulai  berlaku,  Peraturan Menteri  Pendidikan dan  Kebudayaan  Nomor  24  Tahun  2020 tentang  Petunjuk  Teknis  Bantuan  Operasional  Sekolah Afirmasi  dan  Bantuan  Operasional  Sekolah  Kinerja  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 640), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 18 

Peraturan  Menteri  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal diundangkan.Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.  Satuan  Pendidikan  merumuskan  penggunaan  Dana  BOS  Kinerja  Tahun Anggaran 2021 berdasarkan pengelompokan komponen penggunaan dana BOS 

Reguler sebagai berikut. 

1.  Penggunaan  dana  BOS  Kinerja  bagi  Sekolah  Penggerak  mengacu  pada Komponen Penggunaan Dana BOS Reguler sebagai berikut: 

Contoh Rincian Pembiayaan Dana BOS Kinerja 

1.    Pengembangan Perpustakaan 

a.  Pembiayaan  penyediaan  buku  digital, perpustakaan  digital,  dan  barang  sejenis lainnya; dan/atau 

b.  pembiayaan  penyediaan  pengembangan perpustakaan  lainnya  terkait  pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru.   

2.    Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 

a.  Pembiayaan  penyediaan  atau  pencetakan mandiri  buku  dan  bahan  ajar  lainnya  untuk pembelajaran  dengan  paradigma  baru,  sesuai kebutuhan; 

b.  pembiayaan  penyediaan  atau  pencetakan mandiri  buku  dan  bahan  ajar  lainnya  untuk peningkatan  kompetensi  guru  dan  tenaga kependidikan, sesuai kebutuhan;  

c.  pembiayaan penyediaan aplikasi pembelajaran

Contoh Rincian Pembiayaan Dana BOS Kinerja dan manajemen sekolah; dan/atau 

d.  pembiayaan  lainnya  dalam  pelaksanaan pembelajaran  dan  ekstrakurikuler  dengan paradigma baru. 

3.    Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran Pembiayaan pelaksanaan kegiatan ujian, asesmen, dan evaluasi pembelajaran paradigma baru antara lain: 

a.  pelaksanaan Asesmen Nasional di kelas V, VIII, dan XI; 

b.  khusus  Sekolah  Penggerak,  tambahan pelaksanaan Asesmen Nasional di kelas IV, VII, dan X; dan 

c.  evaluasi  lainnya  terkait  Program  Sekolah Penggerak    

4.    Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah  

a.  Pelaksanaan  administrasi  kegiatan  sekolah untuk melaksanakan pembelajaran paradigma baru, peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, dan penguatan literasi sekolah; dan/atau 

b.  pelaksanaan  program  Pelaksanaan  program yang  mendukung  pendidikan  kesehatan, 

pelayanan  kesehatan,  dan  lingkungan  sehat atau trias unit kesehatan sekolah di sekolah. 

5.    Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan  

a.  Pembiayaan  pelaksanaan  pelatihan  program sekolah  penggerak  yang  dilaksanakan  di sekolah; 

b.  pembiayaan  pelatihan  untuk  peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; 

c.  pembiayaan  pelaksanaan  komunitas  belajar bagi guru dan tenaga kependidikan; 

d.  pembiayaan  pelaksanaan  forum  dialog  bagi bagi guru dan tenaga kependidikan;  

e.  pembiayaan  penguatan  literasi  digital  atau teknologi; dan/atau 

f.  pembiayaan  kegiatan  lainnya  dalam  rangka pengembangan  kompetensi  pendidik  dan tenaga kependidikan. 

6.    Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 

Pembiayaan  langganan  daya  dan  jasa  untuk melaksanakan  pembelajaran  paradigma  baru, peningkatan  kompetensi  sekolah,  dan  penguatan literasi sekolah. 

7.    Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 

a.  Pembiayaan  pemeliharaan  sarana  dan prasarana sanitasi dan hidup bersih dan sehat; 

b.  pembiayaan  penyediaan  air  dan  distribusi  air No.  Komponen Penggunaan Dana BOS Reguler 

Contoh Rincian Pembiayaan Dana BOS Kinerja Sekolah bersih; 

c.  pembiayaan penyediaan toilet/jamban; 

d.  pembiayaan penyediaan tempat cuci tangan; 

e.  pembiayaan  rehabilitasi  toilet  sesuai  kondisi kerusakan toilet; 

f.  pembiayaan  perbaikan  saluran  pembuangan air; dan/atau 

g.  pembiayaan  lain  dalam  rangka  pemeliharaan dan  perbaikan  kondisi  rusak  ringan  pada sarana  dan  prasarana  sekolah  untuk melaksanakan  pembelajaran  paradigma  baru, peningkatan  kompetensi  guru  dan  tenaga kependidikan, dan penguatan literasi sekolah. 

Keterangan: 

Sekolah  Penggerak  yang  ditetapkan  sebagai  penerima  Dana  BOS Kinerja dapat menggunakan Dana BOS Kinerja di luar contoh pada Tabel  1,  sepanjang  dalam  rangka  mendukung  program  Sekolah Penggerak  sesuai  dengan  pedoman  penyelenggaraan  Program Sekolah Penggerak yang ditetapkan oleh Kementerian.  

2.  Penggunaan  dana  BOS  Kinerja  bagi  sekolah  yang  memiliki  prestasi mengacu pada Komponen Penggunaan Dana BOS Reguler sebagai berikut. 

BOS Reguler Contoh Rincian Pembiayaan Dana BOS Kinerja 

1.    Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 

  • Pembiayaan  pelaksanaan  program pembinaan  kesiswaan  dan  pengembangan talenta (minat dan bakat); 
  • pembiayaan  tenaga  instruktur/tenaga ahli/pemandu  talenta  untuk  program pembinaan  kesiswaan  dan  pengembangan talenta (minat dan bakat); dan/atau 
  • pembiayaan  untuk  mengikuti lomba/festival/ajang talenta lainnya. 

2.    Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah  

Pembiayaan  dalam  rangka  penyediaan, pemeliharaan,  dan  perbaikan  sarana  dan prasarana  sekolah  dalam  rangka  pelaksanaan program  pembinaan  kesiswaan  dan pengembangan talenta (minat dan bakat).

3.  Penggunaan Dana BOS Kinerja bagi sekolah yang memiliki mutu baik yang memerlukan sarana sanitasi mengacu pada komponen penggunaan Dana 

BOS Reguler sebagai berikut. 

BOS Reguler Contoh Rincian Pembiayaan Dana BOS Kinerja 

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah  

a.  Pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi dan hidup bersih dan sehat; 

b.  penyediaan air dan distribusi air bersih; 

c.  penyediaan toilet/jamban; 

d.  penyediaan tempat cuci tangan; 

e.  rehabilitasi toilet sesuai kondisi kerusakan toilet; 

f.  perbaikan saluran pembuangan air; dan/atau 

g.  pelaksanaan  program  pendidikan  kesehatan, pelayanan kesehatan, dan lingkungan sehat atau trias unit kesehatan sekolah di sekolah. 

Demikian isi salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No 16 Tahun 2021 Silahkan Bapak ibu download filenya disini.